Bandung – Kebijakan besar terkait masa depan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) mulai memasuki babak baru. Setelah berakhirnya masa pendampingan pemerintah pada Senin, 5 Mei 2026, ratusan satwa yang berada di dalam kawasan tersebut akan segera dipindahkan secara bertahap ke berbagai lembaga konservasi. Langkah ini diambil sebagai upaya penyelamatan untuk memastikan kelangsungan hidup serta kesejahteraan satwa di tengah ketidakpastian pengelolaan kebun binatang tersebut.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari berakhirnya Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan dengan Pemerintah Kota Bandung. Kerja sama yang telah berlangsung selama tiga bulan, sejak 5 Februari 2026, sebelumnya difokuskan pada pendampingan operasional dan pemenuhan kebutuhan dasar satwa.
Selama periode tersebut, pemerintah melalui berbagai instansi terkait telah memastikan bahwa seluruh satwa di Bandung Zoo tetap mendapatkan perawatan yang layak. Kebutuhan pakan harian dipenuhi secara rutin, begitu juga dengan penyediaan obat-obatan serta layanan kesehatan hewan. Satwa-satwa yang masih muda maupun yang membutuhkan perhatian khusus juga mendapatkan penanganan intensif dari tenaga profesional.
Namun, berakhirnya masa pendampingan ini tidak serta-merta menyelesaikan persoalan yang ada. Justru, kondisi tersebut menandai dimulainya fase baru yang lebih krusial, yakni proses translokasi atau pemindahan satwa ke lembaga konservasi lain yang dinilai lebih siap dalam hal pengelolaan dan perawatan.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap situasi yang belum stabil akibat adanya sengketa hukum terkait pengelolaan Bandung Zoo. Dalam kondisi tersebut, pemerintah menilai bahwa keselamatan satwa harus menjadi prioritas utama, sehingga diperlukan tindakan cepat untuk mencegah risiko penelantaran.
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat pun bergerak cepat dengan menyiapkan skema pemindahan satwa secara bertahap. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 711 ekor satwa akan direlokasi ke berbagai lembaga konservasi dan pusat rehabilitasi yang tersebar di sejumlah wilayah.
Proses pemindahan ini tidak dilakukan secara sembarangan. BBKSDA Jawa Barat menetapkan prioritas tertentu, terutama bagi satwa yang termasuk dalam kategori dilindungi serta spesies endemik yang memiliki nilai konservasi tinggi. Satwa-satwa tersebut dinilai membutuhkan penanganan yang lebih spesifik dan tidak boleh berada dalam kondisi yang berisiko.
Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jawa Barat, Andri Hansen Siregar, menjelaskan bahwa kebijakan translokasi ini merupakan langkah darurat yang diambil demi mencegah kemungkinan terburuk. Ia menegaskan bahwa fokus utama dari kebijakan ini adalah menjaga kesejahteraan satwa, baik dari segi kesehatan, kebutuhan nutrisi, maupun kondisi lingkungan tempat tinggal mereka.
Menurut Hansen, proses translokasi bukan sekadar memindahkan satwa dari satu lokasi ke lokasi lain. Lebih dari itu, proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks, mulai dari pemeriksaan kesehatan, penyesuaian kondisi transportasi, hingga penempatan di habitat baru yang sesuai dengan karakteristik masing-masing spesies.
Setiap satwa akan melalui proses evaluasi sebelum dipindahkan, termasuk pemeriksaan medis untuk memastikan mereka dalam kondisi yang cukup stabil untuk menjalani perjalanan. Selain itu, tim ahli juga akan menentukan lokasi tujuan yang paling tepat, berdasarkan kebutuhan spesifik satwa tersebut.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal KSDAE telah melakukan pendataan terhadap berbagai lembaga konservasi di Indonesia yang dinilai layak menjadi tujuan translokasi. Lembaga-lembaga tersebut mencakup berbagai jenis fasilitas, seperti pusat penyelamatan primata, konservasi mamalia besar, hingga fasilitas khusus untuk satwa karnivora.
Seluruh lembaga yang terlibat dalam proses ini telah melalui tahap evaluasi dan verifikasi ketat. Pemerintah memastikan bahwa setiap lokasi tujuan memiliki standar pengelolaan yang baik, termasuk dalam hal fasilitas kandang, tenaga medis, serta sistem perawatan satwa.
Hansen juga menegaskan bahwa seluruh rencana translokasi telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan di tingkat pusat. Saat ini, pihak BBKSDA Jawa Barat hanya tinggal menunggu petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan agar proses pemindahan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur.
Di sisi lain, BBKSDA juga mencatat adanya sejumlah satwa yang sebelumnya merupakan titipan dari lembaga konservasi lain. Satwa-satwa tersebut sebenarnya sudah seharusnya dikembalikan ke lembaga asalnya, mengingat masa kerja sama telah berakhir sejak tahun 2024.
Kondisi ini turut menjadi perhatian dalam rencana translokasi. Satwa titipan tersebut akan menjadi prioritas untuk segera dipindahkan, sehingga dapat kembali mendapatkan perawatan di tempat yang seharusnya.
Proses pemindahan ratusan satwa ini diperkirakan akan berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menimbulkan stres berlebihan pada satwa.
Selain itu, pemindahan secara bertahap juga memungkinkan tim untuk melakukan evaluasi di setiap tahap, sehingga jika ditemukan kendala, dapat segera dilakukan penyesuaian. Pendekatan ini dianggap lebih aman dibandingkan melakukan pemindahan dalam jumlah besar secara sekaligus.
Langkah translokasi ini mendapat perhatian luas dari berbagai pihak, termasuk pegiat konservasi dan masyarakat umum. Banyak yang menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah tepat untuk menyelamatkan satwa dari kondisi yang tidak menentu.
Namun, tidak sedikit pula yang berharap agar ke depan, pengelolaan kebun binatang di Indonesia dapat lebih diperhatikan, sehingga kejadian serupa tidak terulang. Pengelolaan yang profesional, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan satwa menjadi hal yang sangat penting.
Kasus Bandung Zoo ini menjadi pengingat bahwa satwa di lembaga konservasi sepenuhnya bergantung pada manusia. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan mereka.
Dengan dimulainya proses translokasi ini, diharapkan seluruh satwa dapat memperoleh lingkungan yang lebih layak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan alaminya. Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini hingga seluruh satwa benar-benar berada di tempat yang tepat.
Ke depan, langkah ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perbaikan sistem pengelolaan konservasi di Indonesia secara keseluruhan.
