Bandung — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di Kota Bandung kini menghadirkan tantangan baru di sektor lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mengungkapkan bahwa ratusan dapur penyedia makanan dalam program tersebut menghasilkan timbulan sampah yang cukup besar setiap harinya.
Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 270 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung memproduksi sampah hingga 50–60 ton per hari. Mayoritas limbah yang dihasilkan berupa sampah organik dari aktivitas memasak, pengolahan bahan makanan, hingga sisa konsumsi.
Kepala DLH Kota Bandung, Darto, menjelaskan bahwa setiap SPPG rata-rata menghasilkan sekitar 20 hingga 30 kilogram sampah organik setiap hari. Jika dikalkulasikan secara keseluruhan, jumlah sampah yang dihasilkan dari seluruh dapur MBG di Kota Bandung mencapai puluhan ton dalam sehari.
Menurut Darto, angka tersebut menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kapasitas pengelolaan sampah kota. Saat ini, sebagian besar limbah dari dapur MBG masih dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti bersama sampah rumah tangga lainnya.
“Jumlahnya cukup besar karena SPPG di Kota Bandung mencapai 270 unit. Sebagian besar berupa sampah organik hasil aktivitas dapur,” ujar Darto.
Kondisi ini membuat beban TPA Sarimukti semakin meningkat. Padahal, kuota pembuangan sampah Kota Bandung selama ini sudah cukup terbatas. Penambahan sampah dari program MBG dinilai menjadi tantangan baru dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan.
Darto menjelaskan bahwa secara aturan, setiap SPPG sebenarnya diwajibkan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Artinya, limbah yang dihasilkan seharusnya dapat diolah langsung di lingkungan dapur tanpa sepenuhnya dibuang ke TPA.
Namun dalam praktiknya, kewajiban tersebut belum berjalan maksimal. Masih banyak dapur MBG yang belum memiliki sistem pengolahan sampah mandiri, baik karena keterbatasan fasilitas maupun minimnya kesiapan teknis di lapangan.
Akibatnya, sebagian besar sampah organik tetap berakhir di tempat pembuangan akhir. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, dikhawatirkan akan menambah tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung yang saat ini sudah menghadapi berbagai tantangan.
Sebagai langkah solusi, DLH Kota Bandung kini mulai menyiapkan konsep compost pit atau lubang kompos di setiap SPPG. Sistem ini dirancang agar sampah organik dapat diolah langsung di lokasi menjadi kompos sehingga tidak seluruhnya dibuang ke TPA.
Menurut Darto, konsep compost pit dinilai cukup efektif untuk mengurangi volume sampah organik yang dihasilkan dapur MBG. Selain membantu mengurangi beban pembuangan, hasil pengolahan juga dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik.
“Ke depan kami ingin sampah organik dari dapur MBG bisa selesai di lokasi masing-masing melalui pengolahan mandiri,” jelasnya.
DLH Kota Bandung saat ini juga tengah menyusun regulasi dan skema teknis untuk mendorong penerapan sistem tersebut secara menyeluruh. Regulasi tersebut nantinya akan mengatur standar pengelolaan sampah di tiap dapur MBG, termasuk mekanisme pengolahan organik dan pengurangan limbah.
Selain compost pit, DLH juga mempertimbangkan edukasi pengelolaan sampah bagi pengelola dapur MBG agar proses pemilahan dan pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Pemisahan antara sampah organik dan non-organik dinilai menjadi langkah penting dalam mendukung sistem pengelolaan yang lebih efektif.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program besar yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Karena cakupannya cukup luas, aktivitas dapur produksi makanan berlangsung setiap hari dalam skala besar.
Kondisi tersebut secara otomatis menghasilkan limbah makanan dalam jumlah tinggi. Mulai dari sisa bahan baku, kulit sayuran, sisa makanan, hingga limbah kemasan menjadi bagian dari aktivitas harian dapur MBG.
Pengamat lingkungan menilai bahwa pengelolaan sampah harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pangan skala besar seperti MBG. Jika tidak dikelola dengan baik, manfaat program dapat diiringi dampak lingkungan yang cukup besar.
Sampah organik yang menumpuk di TPA juga berpotensi menghasilkan gas metana yang dapat memperburuk emisi lingkungan. Karena itu, pengolahan langsung di sumber dianggap menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Selain itu, penerapan compost pit juga dinilai dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah organik. Jika berhasil diterapkan di seluruh SPPG, konsep tersebut berpotensi menjadi model pengelolaan sampah mandiri di fasilitas publik lainnya.
Meski demikian, penerapan sistem tersebut tetap membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pengelola dapur, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Infrastruktur, pelatihan, serta pengawasan dinilai menjadi faktor penting agar program berjalan efektif.
DLH Kota Bandung berharap langkah pengelolaan mandiri ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap TPA Sarimukti yang saat ini menjadi titik utama pembuangan sampah dari berbagai daerah di Bandung Raya.
Di sisi lain, peningkatan jumlah sampah akibat program MBG juga menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik perlu diiringi kesiapan sistem pendukung, termasuk di bidang lingkungan hidup.
Dengan adanya regulasi baru dan penerapan compost pit di setiap SPPG, pemerintah berharap program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan lingkungan di Kota Bandung.
