Rencana Perkuat Pencegahan Korupsi, KPK Usulkan Tambah Anggaran Sebesar Rp 774 Miliar

Beritabandung.or.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp 774,31 miliar.

“Kami memohon dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI agar kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 774,31 miliar dapat diperjuangkan pemenuhannya dalam pembahasan RKA-KL tahun anggaran 2027,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI, Selasa (1/9/2026).

Setyo menyebut permohonan ini diajukan lantaran pagu indikatif KPK tahun 2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2026 lalu.

Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, KPK mendapatkan alokasi pagu anggaran 2027 sebesar Rp 1,4478 triliun.

Kini turun sekitar Rp 134 miliar atau 8,4 persen dibandingkan DIPA tahun 2026.

Nobar Bola Gratis : KICKOFFTVid

Pengurangan terdalam terjadi pada Koordinasi dan Supervisi sebesar 76,8 persen, Pencegahan dan Monitoring 33,1 persen, serta Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat 57,6 persen.

Ia menilai penurunan anggaran tersebut akan berdampak langsung pada daya jangkau pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Tentu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi akan semakin menurun, karena adanya keterbatasan alokasi pada program teknis akan melemahkan daya jangkau KPK dalam menjalankan fungsi pendidikan, pencegahan, penindakan, dan koordinasi-supervisi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” ujarnya.

Selain itu, penurunan anggaran tersebut berpotensi menghambat pencapaian target-target nasional, khususnya dalam penguatan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi.

Baca juga: Sepakat Berdamai , Korban Penggelapan Dana Artis Ruben Onsu Terima Pengembalian Uang Ssebesar Rp 3,5 Miliar

Karena itu, alokasi anggaran tersebut dinilai akan sangat menentukan seberapa jauh KPK hadir dan berdampak di tengah masyarakat.

Setyo menjelaskan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 774,31 miliar tersebut rencananya akan dialokasikan ke dalam dua program besar yakni Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 155,68 miliar dan Program Pencegahan dan Penindakan sebesar Rp 618,61 miliar.

Setyo memberi contoh, untuk fungsi Informasi dan Data, kebutuhan riil mencapai Rp 376,84 miliar, namun saat ini baru teralokasi Rp 58,4 miliar.

Begitu juga dengan fungsi pencegahan yang baru teralokasi Rp 12,78 miliar dari kebutuhan Rp 101,46 miliar.

Selain itu, anggaran ini juga diperlukan untuk mendukung 12 proyek prioritas nasional dan pemenuhan data Survei Penilaian Integritas (SPI) yang membutuhkan dana Rp 50 miliar.