Enam Kali Reshuffle dalam Dua Tahun Belakang Ini, Apa yang Sebenarnya Dicari Pak Prabowo?

JAKARTA, Beritabandung.or.id – Presiden Prabowo Subianto tercatat sudah enam kali merombak alias me-reshuffle jajaran Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahannya.

Reshuffle pertama terjadi 19 Februari 2025 untuk mengganti jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang dialihkan ke seorang Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto.

Rangkaian reshuffle demi reshuffle itu bertujuan baik untuk pengangkatan, pergeseran posisi, hingga pembentukan badan baru.

Terbaru, Kepala Negara mengganti Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026) awal pekan ini.

Ada gap

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurrahman menilai, reshuffle hingga keenam kali dalam dua tahun menunjukkan adanya celah (gap) antara target Presiden Prabowo Subianto dengan menteri tersebut.

Hal ini yang membuat Kepala Negara merasa perlu merombak dan menata ulang.

Nobar Bola Gratis : KICKOFFTVid

“Enam kali reshuffle menunjukkan ada gap antara target Presiden dan kapasitas delivery kabinet yang terus dikoreksi,” kata Rizal kepada Beritabandung.or.id Selasa (15/9/2026).

Senada, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono menilai perombakan menunjukkan adanya ketidakpadanan antara langkah eks Menteri Pertahanan (Menhan) itu dengan beberapa jajaran.

Oleh karenanya, presiden akan mengevaluasi para pembantunya yang kurang bisa diajak jalan bersama tersebut, dalam mengejar program-programnya.

“Pergantian Menkeu yang relatif cepat dapat dibaca sebagai indikasi bahwa presiden baru mencari formula yang paling sesuai antara dua kepentingan, yakni menjaga disiplin dan kredibilitas APBN dan membiayai program prioritas Presiden Prabowo,” tuturnya.

Terlebih, Prabowo diketahui memiliki banyak program yang hendak dijalankan.

Baca juga: Cetak Angka 7-2: Barcelona Vs Santander, Blaugrana Pesta Gol, Raphinha Hattrick

Selain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ada pula program pembukaan rekening bagi penduduk dewasa, sekolah rakyat, hingga wacana pembelajaran berbagai bahasa asing baru.

“Semuanya itu perlu dukungan finansial dari Menkeu dan menteri terkait,” jelas dia.

Ganggu kontinuitas

Akan tetapi Rizal mengingatkan, frekuensi pergantian yang terlalu sering juga memiliki implikasi atau biaya ekonomi (economic cost). Sebab, hal ini berpotensi mengganggu kontinuitas kebijakan.

“Bisa mengganggu kontinuitas kebijakan, memperpanjang learning curve, dan meningkatkan uncertainty bagi pelaku ekonomi,” jelas Rizal.

Terkait masalah ini, Suahasil sebelumnya sempat memastikan bahwa reshuffle di Kemenkeu bukan sebuah perubahan.

Perombakan dan pergantian posisi merupakan sebuah keberlanjutan.

Dia pun akan berkoordinasi dengan Purbaya untuk transisi di Kemenkeu.

APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” tuturnya.

Langkah korektif

Sementara itu terkait reshuffle Purbaya, Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Djayadi Hanan berpandangan, reshuffle dilakukan sebagai langkah korektif Presiden Prabowo.

Suahasil Nazara dipandang mampu memulihkan kepercayaan publik dan meredam ketegangan komunikasi menteri sebelumnya.

Sebab menurutnya, pergantian Purbaya ada kaitannya dengan kepercayaan pasar hingga gesekan dengan pemerintah daerah.

Djayadi tidak memungkiri, sejak dipimpin Purbaya, Kemenkeu kerap memantik kontroversi yang memengaruhi kepercayaan pasar.