Prabowo menyebutkan, dari total keuntungan komoditas strategis sebesar 436 miliar dolar AS, sebanyak 343 miliar dolar di antaranya mengalir ke luar negeri.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya terkait rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, aparatur sipil negara (ASN), dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan dampak langsung dari fenomena outflow of national wealth atau mengalirnya kekayaan negara ke luar negeri yang terus berlangsung selama puluhan tahun.
Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Presiden memaparkan data selama 22 tahun terakhir.
Ia mencatat, dari total keuntungan komoditas strategis sebesar 436 miliar dolar, sebanyak 343 miliar dolar di antaranya mengalir ke luar negeri.
“Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya,” tegas Prabowo.
Presiden menjelaskan, kebocoran tersebut dipicu oleh praktik kecurangan seperti underinvoicing atau pemalsuan harga jual komoditas di atas kertas, yang ia sebut sebagai bentuk penipuan terhadap bangsa sendiri.
Praktik ini membuat pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara untuk membiayai kesejahteraan pegawai pemerintah menjadi tersumbat.
“Yang terjadi adalah apa yang disebut underinvoicing. Underinvoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya,” ungkap Presiden.
Prabowo menyoroti banyaknya pengusaha yang menjual komoditas dari perusahaan mereka di dalam negeri ke perusahaan mereka sendiri di luar negeri dengan harga jauh di bawah nilai pasar.
Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan yang sangat besar yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan standar hidup para pelayan publik.
“Kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, Saudara-saudara sekalian?” ujarnya.
Presiden menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan praktik ini terus berlangsung.
Ia telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan perbaikan sistem, termasuk kewajiban ekspor melalui BUMN agar setiap transaksi dapat dipantau dan kekayaan negara tetap tinggal di dalam negeri.
“Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan,” tutup Prabowo.
